Harta Bersama dalam Perkawinan: Apa yang Harus Diketahui Suami Istri?

Daftar Isi

• Pengantar
• Harta Bersama Menurut KUHPerdata
• Dasar Hukum Harta Bersama
• Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran
• Harta Bersama Setelah Perceraian
• Pembagian Harta Bersama
• Putusan Harta Bersama Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
• Kesimpulan

Pernikahan tidak hanya melibatkan perasaan dan komitmen antara suami dan istri, tetapi juga aspek hukum yang penting, salah satunya adalah masalah harta bersama. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai harta bersama dalam perkawinan, dasar hukum, pembagian, serta apa yang terjadi pada harta bersama setelah perceraian. Bagi Anda yang ingin memahami lebih jauh tentang harta bersama menurut KUHPerdata, berikut adalah penjelasan yang perlu diketahui oleh setiap pasangan suami istri.

1. Apa itu Harta Bersama?

Harta bersama adalah segala harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan, baik berupa uang, properti, maupun barang berharga lainnya. Secara umum, harta bersama dalam perkawinan mencakup segala bentuk kekayaan yang didapatkan selama pernikahan, kecuali jika ada perjanjian pranikah yang menyatakan sebaliknya.

2. Harta Bersama Menurut KUHPerdata

Harta bersama menurut KUHPerdata diatur dalam Pasal 119 hingga Pasal 165 KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dan bagaimana cara pengelolaannya. Berikut adalah beberapa pasal yang mengatur tentang harta bersama:

• Pasal 119: Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan, baik itu berupa uang, properti, ataupun bentuk lainnya, adalah harta bersama suami istri. Pasal ini menetapkan bahwa secara otomatis semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik bersama, kecuali jika ada perjanjian yang mengatur lain.

• Pasal 120: Mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pengelolaan harta bersama. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pengelolaan harta bersama harus dilakukan secara bersama-sama, dengan mempertimbangkan persetujuan dari kedua belah pihak.

• Pasal 123: Mengatur tentang pembagian harta bersama dalam hal terjadi perceraian. Pasal ini mengatur bahwa harta bersama harus dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan antara suami istri atau, jika tidak tercapai kesepakatan, melalui putusan pengadilan.

3. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum harta bersama yang berlaku di Indonesia berasal dari KUHPerdata dan beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai perkawinan. Dalam hal pembagian harta bersama suami istri, perlu merujuk pada pasal-pasal yang telah disebutkan di atas. Selain itu, hukum Islam juga mengatur pembagian harta bersama bagi pasangan yang beragama Islam, sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

4. Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran

Harta bersama perkawinan campuran mengacu pada perkawinan antara pasangan dengan kewarganegaraan berbeda. Dalam kasus ini, pengaturan harta bersama sering kali lebih kompleks. Biasanya, harta bersama dalam perkawinan campuran akan mengikuti hukum negara masing-masing pasangan. Jika pasangan tersebut tidak memiliki perjanjian pranikah, maka prinsip harta bersama menurut KUHPerdata di Indonesia dapat diterapkan, tetapi dengan mempertimbangkan hukum internasional atau hukum negara asal masing-masing pihak.

5. Harta Bersama Setelah Perceraian

Harta bersama setelah perceraian adalah salah satu aspek yang sering menjadi sengketa dalam proses perceraian. Setelah perceraian, harta bersama akan dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau melalui putusan harta bersama pengadilan agama (untuk pasangan yang beragama Islam) atau putusan harta bersama pengadilan negeri (untuk pasangan non-Muslim).

Pasal 123 KUHPerdata mengatur bahwa apabila perceraian terjadi, maka pembagian harta bersama harus dilakukan dengan cara yang adil. Jika tidak ada kesepakatan mengenai pembagian harta tersebut, maka proses pembagian akan dilakukan oleh pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

6. Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembagian ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri, atau jika tidak tercapai kesepakatan, maka prosesnya akan diselesaikan melalui pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta, keadaan keuangan, dan kebutuhan anak jika ada.

Pasal 123 KUHPerdata menegaskan bahwa dalam hal perceraian, pembagian harta bersama dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan, yang dapat mencakup pembagian barang, uang, dan aset lainnya.

7. Putusan Harta Bersama Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Apabila suami dan istri tidak mencapai kesepakatan mengenai harta bersama, maka masalah ini akan diselesaikan melalui jalur hukum. Bagi pasangan yang beragama Islam, sengketa harta bersama akan dibawa ke pengadilan agama. Sedangkan bagi pasangan non-Muslim, masalah ini akan diselesaikan di pengadilan negeri.

Putusan harta bersama pengadilan agama atau putusan harta bersama pengadilan negeri akan mengikat kedua belah pihak. Keputusan pengadilan akan mencakup bagaimana pembagian harta dilakukan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

8. Kesimpulan

Harta bersama dalam perkawinan adalah hal yang perlu dipahami oleh setiap pasangan suami istri, karena hal ini berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak selama masa perkawinan dan setelah perceraian. Dasar hukum harta bersama di Indonesia diatur dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 119 hingga Pasal 165, yang memberikan pedoman mengenai pembagian dan pengelolaan harta bersama. Jika terjadi perselisihan, pembagian harta bersama dapat diselesaikan melalui putusan harta bersama pengadilan agama atau putusan harta bersama pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penting bagi pasangan suami istri untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang harta bersama dan untuk mempertimbangkan pembuatan perjanjian pranikah, terutama jika berencana untuk menikah dalam perkawinan campuran. Pemahaman ini akan membantu menghindari konflik dan mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.